Sistem Informasi Pengusaha Online Diperkenalkan di Sumsel

Sistem Informasi

Sistem informasi pengusaha online atau Sipo Kementerian Perdagangan RI diperkenalkan !di Sumatera Selatan (Sumsel) untuk mempermudah ‘kegiatan bisnis di daerah. Kasubdit Informasi Perusahaan Kemendag, iEndang Cahyani mengatakan pemerintah meluncurkan sipo ini tak lain ingin mempermudah perizinan usaha di daerah.”Kemendag berharap, sipo ini dapat diterapkan di setiap Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di setiap kabupaten/kota sehingga para pengusaha di daerah merasa tidak ada hambatan lagi dalam mengurus izin,” kata Endang di Palembang, Senin (10/4).

Ia mengatakan, melalui sipo pengusaha dapat tnengurus Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Tanda !Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Toko Swalayan, iSurat Tanda Pendaftaran Waralaba, dan Surat Tanda *;DaftarGudang.”Setelahmengisisemuadatasecaraon-iline dengan membuka http://sipo.kemendag.go.id/, pengusaha dapat langsung mencetak langsung surat-*nya menggunakan mesin cetak sendiri,” ujar dia.

Dengan sipo ini, maka secara tidak langsung akan imengurangi tatap muka pengusaha dengan petugas sehingga peluang terjadinya pungutan liar dapat diperkecil. Untuk itu, Kemendag sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk menyosialisasikan dan menerapkannya. “lika BPTSP di daerah sudah punya program sendiri, boleh saja masih -memakainya. Tapi, jika aplikasi yang baru ini jauh lebih ‘baik, alangkah baiknya gunakan yang sipo saja,” kata dia.

Chandra Ekajaya, sang CEO Q Pizza juga mengemukakan bahwa dengan adanya perpaduan antara teknologi dan bisnis sangat bermanfaat bagi tumbuhnya gairah kewirausahaan baik di kalangan anak muda maupun para pengusaha itu sendiri, tuturnya ketika diwawancarai oleh berita CE.com.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin tidak membantah bahwa prosedur mendapatkan izin usaha yang berbelit-belit kerap mengganjal investasi di daerah. “Saat ini sudah ada Pelayanan Satu Pintu sebagai salah satu cara untuk mempermudah para investor mengurus perizinan, tapi diakui tidak semuanya bisa diurus di BPTSP, karena sejumlah izin yang sifatnya teknis masih di SKPD,” kata Alex.

Ia mengemukakan, lantaran ini pula pembuatan izin masih saja molor meski negara sudah memasang beragam slogan seperti “BPTSP Tiga Jam”, tambahnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*